Memilih Pemimpin

Oleh: Komaruddin Hidayat

Memilih Gubernur atau Presiden tidak sama dengan memilih imam sholat. Dalam sholat berjamaah, mereka yang datang ke masjid sudah pasang niat untuk bersujud pada Allah, tidak begitu penting siapa imamnya. Mereka juga tak akan membuat kerusuhan di masjid. Dalam memilih imam sholat, yang diutamakan adalah yang paling tua usianya dan paling fasih bacaannya. Fasih dan enak suaranya ini penting sebagai imam sholat karena akan membantu menciptakan kenikmatan dan kesyahduan beribadah bagi para jamaah, terlepas apakah dia paham ataukah tidak makna ayat-ayat Alqur’an yang dilafalkannya. Tentu saja lebih utama lagi adalah yang menguasai kandungan Alqur’an. Tanpa diatur oleh imam dan pengurus masjid, para jamaah akan mengatur barisannya sendiri. Ketika imam memilih ayat-ayat Alqur’an yang dibaca, jamaah juga tidak akan mengajukan protes.

Situasi demikian tentu sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan pemilihan sosok presiden. Makanya tidak “apple to apple” membandingkan pemilihan presiden dengan pemimpin keagamaan, misalnya sebagai imam sholat. Terlebih presiden bagi rakyat Indonesia yang kondisi sosial, budaya dan agamanya sangat bervariasi dan plural, tersebar ke ratusan pulau. Secara vertikal, masih terjadi kesenjangan yang tajam antara mereka yang tergolong amat sangat kaya, kaya, sedang, miskin, dan fakir. Masyarakat kita masih berbentuk piramida dari segi kepemilikan kekayaan. Sekelompok orang yang berada di puncak, kekayaannya ekuivalen dengan separuh rakyat Indonesia lapisan bawah.

Dalam ajaran Islam, dua syarat pokok harus dipegang bagi seorang pemimpin. Yaitu amanah dan adil. Pemimpin yang amanah akan mendatangkan rasa aman, karena rakyat percaya bahwa pemimpinnya tidak akan mengkhianati kepercayaan yang diamanatkan kepadanya. Tidak akan mengambil keuntungan dari jabatannya untuk kepentingan dirinya yang bukan haknya. Pendek kata, pemimpin yang amanah jauh dari tindakan koruptif. Sikap ini dikombinasikan dengan prinsip keadilan. Realisasi dari kepemimpinan yang adil adalah  selalu memperjuangkan dan menjaga hak-hak seseorang, jangan sampai dirugikan baik oleh orang lain maupun oleh sistem yang berlaku. Jadi, adil adalah membela dan melindungi hak setiap warga negara.

Jika dikaitkan dengan Pancasila, maka bermula dari sikap kebertuhanan, berperikemanusiaan, muaranya adalah menciptakan dan menjaga keadilan demi kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, prinsip keadilan ini merupakan tolok ukur untuk menilai keberhasilan sebuah pemerintahan dan kualitas pemimpinnya. Realisasi keadilan ini terjadi dalam ranah sosial yang bisa diukur dan mesti dikawal oleh hukum.  Dengan demikian, membandingkan kehebatan seorang imam sholat dan pemimpin negara itu sangat beda. Dalam sholat, arahnya vertikal, hubungan hamba dan Tuhannya bersifat kualitatif. Dalam keadilan, sifatnya horisontal dan bisa dikuantitatifkan. Oleh karena itu pemimpin yang adil lebih mendekatkan pada kesejahteraan dan stabilitas politik, sekalipun negaranya sekuler. Sebaliknya, sekalipun mengaku sebagai tokoh agama, jika dalam kepemimpinannya korup, tidak amanah, dan zalim, pasti pemerintahannya tidak tahan lama dan melahirkan banyak musuh politik.